Ahok Tidak Setuju Dengan Dana Aspirasi DPR

Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut bicara soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) yang biasa disebut dana aspirasi DPR. Ahok yang merupakan mantan anggota Komisi II DPR menegaskan tak setuju dengan dana aspirasi tersebut.

"Dari dulu saya nggak setuju, kamu tanya deh sama DPR nya sendiri," kata Ahok usai menghadiri Ibadah Syukur 70 Tahun Gereja Yesus Kristus di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Dana aspirasi DPR kini memang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi pro kontra. Koalisi Kawal Anggaran menilai program itu hanya akan menguntungkan anggota DPR.

"Saya melihat ini satu bagian dana politik yang menjadi keuntungan besar bagi partai. Kami meminta kepada DPR menghentikan pembahasan ini, dan fokus kepada RAPBN," Juru Bicara Koalisi Kawal Anggaran Roy Salam dalam talkshow Polemik Sindo Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Selain meminta DPR menghentikan pembahasan, Koalisi Kawal Anggaran juga meminta Presiden Jokowi tak memasukkan dana aspirasi DPR ke dalam RAPBN 2016. DPR juga diminta fokus menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan.

"Sebab dana aspirasi ini implikasinya begitu banyak," ujarnya.

Anggota Fraksi NasDem DPR Jhonny G Plate senada dengan Roy Salam. Jhonny mengingatkan Indonesia kini sedang menghadapi tantangan ekonomi. Program dana aspirasi DPR dianggap mengganggu ekonomi nasional.

"Segera kita hentikan itu, kita salurkan itu sebagai affirmative action untuk dilaksanakan pemerintah," ujar Jhonny.

Anggota Fraksi Golkar DPR Misbakhun punya pandangan berbeda dengan Roy dan Jhonny. Misbakhun mengatakan UP2DB akan membantu pembangunan daerah. Lagipula, dia menegaskan tak ada uang tunai yang masuk ke kantong anggota DPR di program ini.

"Program ini perlu dukungan masyarakat supaya pembangunan lebih merata. Program ini akan membuat masyarakat ikut merasakan hak anggota DPR memperjuangkan mereka itu terlihat nyata," ujar eks politikus PKS ini.